Desa Geramat – Sumitro Djojohadikusumo ingin BNI menjadi bank sentral Indonesia. Gagasan itu ia bawa saat menjabat ketua Komisi Ekonomi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar KMB. Namun hasil perundingan justru menetapkan De Javasche Bank DJB sebagai bank sentral. Keputusan ini membuka jalan pembayaran utang Indonesia kepada Belanda.
Sumitro menilai hasil KMB di bidang ekonomi sangat merugikan Indonesia. Delegasi Belanda unggul. Indonesia bukan hanya menanggung beban utang perang, tetapi juga harus menerima DJB sebagai pengendali sistem moneter. DJB adalah bank peninggalan kolonial Belanda yang berdiri sejak 1827.
Dalam kesaksiannya yang dibukukan Thee Kian Wie, Sumitro menegaskan keinginannya agar BNI menjadi bank sentral karena merupakan bank milik bangsa sendiri. Ia membandingkan posisinya dengan T.B. Simatupang di bidang militer. Simatupang berhasil menjadikan TNI sebagai tentara Republik. Sumitro tidak berhasil mempertahankan BNI sebagai bank sentral.
BNI memiliki peran strategis sejak awal kemerdekaan. Setelah Proklamasi 1945, BNI mengambil alih fungsi DJB di wilayah Republik. Pada periode 1946 sampai 1949, BNI bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di tengah perang kemerdekaan. BNI mengelola kas negara dan memberi kredit hingga 10 juta ORI.
Pemerintah juga menugaskan BNI mengatur peredaran ORI Oeang Republik Indonesia. Cabang BNI tersebar di Cirebon, Garut, Purwokerto, Solo, Malang, Madiun, Kediri, Bukittinggi, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Sibolga. Dukungan rakyat terhadap BNI sangat kuat pada masa itu.
Namun situasi berubah setelah KMB diratifikasi akhir 1949. DJB kembali beroperasi sebagai bank sentral. Penunjukan DJB bertujuan memusatkan pembayaran utang Indonesia kepada Belanda melalui satu lembaga. Kebijakan ini memperlihatkan dominasi Belanda masih bertahan di sektor moneter meski kedaulatan politik diakui.
Keputusan tersebut memukul Sumitro secara politik dan personal. Pendiri BNI adalah Margono Djojohadikusumo, ayah Sumitro sendiri. BNI dipersiapkan sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional. Dalam waktu singkat, bank ini telah memperoleh kepercayaan rakyat.
Penelitian Agus Setiawan dkk. mencatat BNI dan Departemen Keuangan mendapat dukungan luas rakyat dalam melawan manuver moneter NICA. Dukungan itu menunjukkan nasionalisme ekonomi yang kuat. Meski demikian, secara pengalaman dan sumber daya, DJB memang lebih mapan dibanding BNI.
Peran DJB sebagai bank sentral juga tidak bertahan lama. Pada 1951, pemerintah menasionalisasi DJB. Dari proses ini lahir Bank Indonesia BI sebagai bank sentral baru. Sjafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai gubernur BI pertama.
Sementara itu, BNI beralih fungsi menjadi bank umum. Pada 1950, BNI ditetapkan sebagai bank devisa. Tugasnya mendukung ekspor dan transaksi luar negeri. BNI kemudian berperan penting dalam Program Benteng pada 1950-an.
Program Benteng digagas Sumitro saat menjabat Menteri Perdagangan. Tujuannya membangun pengusaha nasional. BNI menyalurkan kredit kepada importir pribumi yang kekurangan modal. Peran ini menegaskan posisi BNI sebagai pilar ekonomi nasional, meski bukan sebagai bank sentral.
