Desa Geramat – Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program kunci pemerintah untuk mendorong ekonomi rakyat dari desa. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Targetnya jelas. Setiap desa dan kelurahan memiliki koperasi aktif sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, dan kesehatan warga.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai motor pembangunan dari bawah. Pemerintah ingin desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Koperasi berfungsi menyalurkan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga mendukung usaha mikro dan kecil. Pendekatan ini menempatkan warga desa sebagai pelaku utama ekonomi.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Fokusnya pada penguatan ekonomi lokal dan pengurangan kesenjangan desa dan kota. Koperasi menjadi pusat layanan terpadu yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di tingkat operasional, Koperasi Merah Putih menyediakan sembako murah untuk menekan inflasi pangan. Koperasi juga mengelola klinik dan apotek desa agar akses kesehatan lebih dekat dan terjangkau. Fasilitas cold storage disiapkan untuk menjaga kualitas hasil pertanian dan perikanan. Layanan logistik desa mendukung distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
Pendanaan program ini bersumber dari APBN. Pemerintah memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih APBN sebesar Rp457,5 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia. Dana tersebut ditempatkan di bank-bank BUMN sebagai pinjaman bergulir bagi koperasi. Skema ini menawarkan bunga sekitar 6 persen, tenor hingga enam tahun, serta masa tenggang enam sampai delapan bulan.
Selain APBN, pembiayaan koperasi juga didukung Dana Desa, APBD, Kredit Usaha Rakyat, dan insentif dari APBDes. Desa yang aktif mengelola koperasi mendapat ruang fiskal lebih luas untuk pengembangan usaha lokal.
Empat bank BUMN ditunjuk sebagai penyalur dana, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Bank-bank ini melakukan penilaian kelayakan usaha koperasi. Penyaluran dana menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan koperasi. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga untuk mencegah risiko penyalahgunaan dana.
Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga krusial. KPPN menyalurkan dana APBN ke rekening bank penyalur sesuai alokasi. KPPN memantau realisasi penyaluran dan menyusun laporan keuangan serta kinerja program. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan perbankan dilakukan untuk memastikan data dan pelaksanaan program sinkron.
KPPN juga mendorong digitalisasi transaksi koperasi. Sistem pembayaran non-tunai diperkenalkan agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan efisien. Langkah ini memperkuat tata kelola koperasi di tingkat desa.
Pemerintah mendorong transformasi digital koperasi melalui pelatihan sumber daya manusia. Program ini melibatkan Kementerian Koperasi, Karang Taruna, dan PKK. Pelatihan dilakukan tanpa membebani APBN. Fokusnya pada peningkatan kapasitas pengelola koperasi dan literasi keuangan warga.
Dampak awal Koperasi Merah Putih mulai terlihat. Petani memperoleh harga jual lebih baik melalui penjualan langsung. Akses pupuk dan benih menjadi lebih murah. Produk UMKM desa mulai menembus pasar yang lebih luas melalui jaringan koperasi.
Meski demikian, tantangan masih ada. Kualitas manajemen koperasi belum merata. Literasi keuangan masyarakat desa perlu ditingkatkan. Pengawasan dan pendampingan harus berjalan konsisten agar koperasi tetap sehat dan berkelanjutan.
Koperasi Merah Putih bukan sekadar program administratif. Program ini menjadi gerakan nasional membangun kemandirian ekonomi dari desa. Dengan dukungan APBN, perbankan, KPPN, dan partisipasi masyarakat, koperasi desa berpeluang menjadi pilar penting menuju Indonesia yang inklusif dan berdaya saing pada 2045.
