Desa Geramat – Kemenkop atau Kementerian Koperasi menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pemulihan dan pemberdayaan masyarakat pasca bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Fokus utama Kemenkop adalah memastikan koperasi yang terdampak dapat kembali beroperasi dan menjadi penopang ekonomi warga.
Tahapan pemulihan pasca berakhirnya masa tanggap darurat dinilai sangat penting. Fase ini akan menentukan keberlangsungan hidup masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyatakan bahwa Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi terdampak agar segera aktif kembali. Pendampingan diberikan kepada koperasi yang sudah ada maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan Farida saat mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatra di Jakarta, Rabu (7/1).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa PDT Riza Patria, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Berdasarkan data sementara, jumlah koperasi terdampak cukup signifikan. Di Aceh tercatat 19 koperasi eksisting dan 27 Kopdes/Kel Merah Putih. Di Sumatra Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Sementara di Sumatra Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes.
Kemenkop juga memprioritaskan percepatan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung koperasi desa. Pembangunan ini menggunakan skema padat karya agar masyarakat sekitar bisa terlibat langsung.
Menurut Farida, skema padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi aset koperasi, tetapi juga memberi penghasilan langsung bagi warga terdampak bencana.
Selain pembangunan fisik, Kemenkop menyiapkan pendampingan peningkatan keterampilan bagi anggota koperasi yang sebelumnya menjalankan usaha produktif. Program ini bertujuan memperkuat daya saing koperasi dan membuka kembali peluang usaha masyarakat.
Pendampingan keterampilan tersebut akan menjadi bekal penting bagi pengembangan usaha di koperasi desa, sehingga koperasi dapat tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana. Bentuk relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun.
Kebijakan ini memberikan ruang bagi koperasi untuk memulihkan usaha tanpa tekanan keuangan di masa awal pemulihan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati integrasi bantuan lintas kementerian dan lembaga. Bantuan sosial akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi agar tepat sasaran dan memperkuat peran koperasi di tingkat lokal.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini berfungsi sebagai pusat konsultasi, penyaluran bantuan logistik, serta pendampingan usaha bagi koperasi terdampak.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan ekonomi. Pendataan ini akan didorong melalui pemerintah daerah agar aset dapat kembali produktif.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Sumatra, pemerintah akan membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Pasca Bencana yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Melalui koordinasi yang solid, pemerintah optimistis sinergi antara negara, filantropi, dan sektor swasta mampu mempercepat kebangkitan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana.
